DPRD Jabar serap aspirasi buruh terkait Pergub 54/2018 – ANTARA News Jawa Barat

DPRD Jabar serap aspirasi buruh terkait Pergub 54/2018 – ANTARA News Jawa Barat

14 views
0

Bandung, 25/10 (Antara) – DPRD Jawa Barat menyatakan siap
menyerap dan menindaklanjuti tuntutan buruh dari Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berunjuk rasa di depan
Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, terkait dengan
Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2018.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi
mengatakan, tuntutan dari buruh tersebut telah dilayangkan ke
dewan dan hal tersebut akan direspon dengan baik oleh pihaknya.

Oleh karena itu, secara komisional pihaknya mendukung atas
tuntutan buruh terhadap pergub tersebut.

Namun dalam mekanisme menjalankan lembaga pemerintahan justru
dewan harus menindaklanjutinya terhadap pimpinan terlebih
dahulu dan itu bagian dari mekanisme yang membutuhkan proses.

“Yang jelas kami mendukung untuk tuntutannya. Paling tidak,
proses yang harus dilewati bisa selama dua minggu,” ujar Abdul
Hadi.

Sementara itu Perwakilan FSPMI Kabupaten Purwakarta, Ade
Sufyani menilai Pergub No. 54 Tahun 2018 merupakan bagian dari
pesanan pengusaha.

Hal itu, kata dia, terbukti dengan tidak adanya proses maupun
mekanisme pembahasan yang adil dan transparan.

Selain itu, Pergub tersebut terkesan dipaksakan dalam
memanfaatkan masa transisi gubernur definitif melalui Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat saat mensosialisasikan di
Kabupaten Karawang.

Pihaknya mencurigai adanva ketidakadilan dalam pergub yang
waktu ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat pada tanggal 4
September. Padahal, gubernur terpilih baru di lantik sehari
tanggal 5 September 2018 setelah pergub tersebut
ditandatangani.

“Dari penandatanganan pergub ini saja sudah kelihatan bahwa ini
sebuah kerancuan,” ujar dia.

Dia menambahkan Disnakertrans Jabar berdalih pergub tersebut
untuk menertibkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK),
padahal pihaknya melihat pergub tersebut justru akan
menyulitkan kalangan buruh, terlebih dalam pasal per pasal
banyak yang merugikan kalangan buruh.

“Karena itu kami meminta Gubernur untuk merevisi pergub
tersebut dan kita dilibatkan dalam pembahasan pergub tersebut
supaya adil,” katanya.

Ade mengharapkan, UMSK dapat tetap diadakan setelah direvisi
oleh pemerintah daerah dan disahkan sebelum Januari 2019 dan
gubernur dapat bersikap adil dalam rnenyikapi tuntutan buruh
FSPMI tersebut.

“Pak gubernur seharusnya bisa aspiratif terhadap buruh dan UMSK
tetap ada tahun depan,” kata Ade.

 

Source link

LEAVE A REPLY