Program transportasi Kota Bogor perlu subsidi Pusat, kata Wali Kota

Program transportasi Kota Bogor perlu subsidi Pusat, kata Wali Kota

11 views
0

Bogor (Antaranews Jabar) – Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya
Sugiarto menyatakan pelaksanaan program transportasi di Kota
Bogor memerlukan bantuan subsidi pemerintah pusat.

“Saya sudah sampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam
rapat Integrasi Sistem Transportasi Antarmoda se-Jabodetabek di
Jakarta, Senin (28/1), Pemkot Bogor perlu dibantu untuk
subsidi, perlu dibantu untuk pembangunan Transit Oriented
Development (TOD) dan park and ride,” kata Bima Arya di Bogor,
Selasa.

Lalu program transportasi lain Pemerintah Kota Bogor kata Bima
dibangun flyover di perlintasan kereta api dan perlu
dikomunikasikan terkait dengan pembangunan LRT mengenai
titiknya ke arah mana.

“Hal itu yang saya sampaikan dalam rapat bersama Wakil Presiden
dan kepala daerah se-Jabodetabek,” ucapnya.

Selain itu Wali Kota Bogor menambahkan dalam rapat tersebut
Wakil Presiden Jusuf Kalla? dengan para Menteri Kabinet Kerja
ingin melakukan sinkronisasi antarlembaga untuk penataan
transportasi, khususnya di Jabodetabek.

“Kan, sebelumnya jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti disampaikan
lagi perencanaannya. Aspek perencanaannya disamakan lagi,
termasuk soal tata ruang, RDTR dan RTRW-nya harus sama semua,?
jelas dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan sistem
transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai
dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunannya dilakukan
dengan menggunakan pembiayaan APBN, APBD , dan pihak swasta
sebesar Rp600 triliun.

“Dana sebesar itu untuk anggaran keseluruhan yang bisa
dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa
dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus
selesai 10 tahun,” ungkap Jusuf Kalla.

JK menambahkan konsep integrasi sistem transportasi Jabodetabek
dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh
masing-masing pemda terkait.

Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa
dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni
mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), selesai
dan bisa diterapkan.

“Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam
proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing
daerah sehingga ada sinkronisasinya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, JK meminta para menteri, kepala lembaga dan
kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait
perkembangan RTRW tersebut.

“Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip
pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI
sebenarnya, karena DKI yang paling besar,” jelas dia.

Dengan sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna
angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan
pengguna kendaraan pribadi.

 

Source link

LEAVE A REPLY