Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau sekaligus memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jabar berlangsung adil dan transparan.
Guna memastikan PPDB berjalan lancar, Gubernur Ridwan Kamil meninjau secara langsung alur pendaftaran dan pengaduan, serta Command Center yang terhubung dengan 27 Kabupaten/ Kota di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
“Alhamdulillah, ini menjadi tugas yang urgen. Kami memonitor, ribuan orang tua lagi cemas, mereka ingin memastikan anaknya masuk sekolah,” kata Gubernur di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022).
Dalam menghadapi PPDB di Jabar yang melibatkan jutaan pelajar, Ia menegaskan, sistem yang dibuat berasaskan keadilan dan transparan.
“Sistem Jabar telah didesain sebagai sistem PPDB yang adil, tangguh, dan transparan. Jadi saya pesankan, tolong seadil-adilnya dan harus membela warga yang miskin,” tuturnya.
Hal yang ditekankan Gubernur pada PPDB 2022 ialah memastikan agar warga miskin/ kurang mampu di Jabar bisa diberikan bantuan. Salah satunya melalui Program Swasta Peduli Duafa.
“Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis. Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran,” ungkapnya.
“Nah, tahun ini spesial. Kita bikin Program Swasta Peduli Duafa. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun,” tambahnya.
Program gotong royong tersebut menurut Gubernur diperkirakan akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori kurang mampu yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota se-Jabar.
Gerakan tersebut dilakukan dari hati ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di 13 wilayah se-Jabar.
“Sekarang kita gerakan dari hati ke hati dari pihak yayasan. Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27 Kabupaten/ Kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000,” tuturnya.
“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah swasta yang menggratiskan anak-anak duafa, yang dulunya hanya satu sekolah swasta, tapi sekarang ada ratusan sekolah swasta ikutan dalam program keadilan bagi warga tak mampu,” tutup Gubernur.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Sopandi menuturkan, Program Swasta Peduli Duafa telah dibuka sejak tahun 2021. Namun waktu itu hanya khusus Kota Bandung dengan kuota 70 siswa.
“Tahun lalu kami upayakan yayasan atau sekolah swasta turut membantu melalui program kepedulian menggratiskan warga miskin. Saat itu khusus Bandung saja dan ada 70 siswa,” jelas Dedi.
Inovasi tersebut akan diterapkan tahun ini kepada 13 KCD se-Jabar. Ia berharap ini sebagai upaya agar anak-anak yang berada di lingkungan keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam dunia pendidikan.
“Tahun ini saya sampaikan program ini ke seluruh cabang dinas. Tolong buka program sekolah swasta peduli kaum duafa dan masyarakat miskin,” ujarnya.
Menurut Dedi, salah satu KCD telah menyampaikan data lengkap, terdapat 21 sekolah dan yayasan SMA/ SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748. Mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun.
Apabila setiap Kabupaten/ Kota bisa menggratiskan setidaknya dengan jumlah kuota yang sama (748), maka akan ada ribuan anak-anak kurang mampu di Jabar bisa bersekolah secara gratis melalui program tersebut.
“Kami akan membuat pemetaan laporan dari seluruh cabang dinas berapa sekolah se-Jawa Barat yang mau menggratiskan warga miskin, dan berapa jumlah kuota yang bisa diberikan,” papar Dedi.
“Ini sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka inovasi itu,” pungkasnya.
